headline9.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Kejahatan Siber terhadap Perempuan dan Anak di perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan pondok pesantren se-Kalimantan Selatan di Ruang Rupatama Polda Kalsel, Senin (27/7/2026).
Penandatanganan dilakukan bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel H M Tambrin, serta Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) se-Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Muhidin menegaskan pembentukan forum tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Ia mengapresiasi sinergi Polda Kalsel, Kanwil Kemenag Kalsel, dan 21 Satgas PPKPT dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Melalui semangat bekerja bersama, merangkul semua, kita harus terus memperkuat kolaborasi untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dari hulu hingga hilir,” ujar Muhidin.
Menurutnya, pembentukan forum tersebut dilatarbelakangi masih ditemukannya kasus kekerasan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren. Padahal, lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi peserta didik untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi.
Selain itu, Muhidin menyoroti meningkatnya ancaman kejahatan siber seiring perkembangan media digital. Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dinilai memiliki risiko lebih besar menjadi korban kekerasan maupun interaksi negatif di media sosial yang berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan sosial.
Ia juga meminta persoalan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang menurutnya tengah marak turut menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan penanganan melalui forum tersebut.
Muhidin menegaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat.
Forum bersama itu diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyusun langkah pencegahan, penanganan, pendampingan, serta pengawasan yang terintegrasi di seluruh satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan pondok pesantren di Kalimantan Selatan.
“Mari kita kuatkan komitmen untuk menjaga dan melindungi kelompok rentan termasuk perempuan dan anak-anak, demi Banua Kalsel yang aman dan tenteram. Bersama-sama kita wujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari segala tindak kekerasan,” ajaknya.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan forum yang telah dibentuk harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
“Forum ini jangan sampai berhenti pada penandatanganan saja, tapi harus ada rencana aksi yang dilakukan,” tegasnya.
