headline9.com – BALANGAN – Pemerintah Kabupaten Balangan memperkuat evaluasi penanganan stunting setelah capaian penurunan stunting di daerah itu dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan pun melakukan evaluasi dan pendampingan pengisian data Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), Kamis (23/7/2026).
Pertemuan berlangsung di Aula I Bapperida, Paringin Selatan, dengan melibatkan perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis, kecamatan dan puskesmas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut hadir memberikan pendampingan terkait pengisian data melalui aplikasi Web Aksi Bangda.
Kepala Bidang Sinkronisasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Balangan, Agus Minawati, mengatakan evaluasi dilakukan karena hasil penurunan stunting di Balangan masih belum sesuai harapan.
“Kami ada kegiatan tentang pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Balangan, dengan latar belakang kami melihat bahwa penurunan stunting di Kabupaten Balangan itu tidak terlalu signifikan, masih posisi tiga terendah,” katanya.
Menurut Agus, kondisi tersebut membutuhkan penguatan koordinasi dan pembenahan data agar pemerintah dapat mengetahui kondisi penanganan stunting secara lebih akurat sekaligus menentukan langkah intervensi yang diperlukan.
Narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Agnes Margaretha, menjelaskan terdapat perubahan mekanisme dalam pelaksanaan aksi konvergensi. Jika sebelumnya terdapat delapan aksi, kini mekanisme tersebut disederhanakan menjadi empat aksi utama dan dua aksi pendukung.
Perubahan juga terjadi dalam mekanisme penginputan data. Pada aplikasi Web Aksi Bangda versi terbaru, pemerintah kecamatan mulai dilibatkan dalam proses pengisian data yang sebelumnya lebih banyak dilakukan SKPD tingkat kabupaten.
“Pada aplikasi terbaru, aksi konvergensi melibatkan tingkat kecamatan. Kalau sebelumnya penginputan hanya dilakukan oleh SKPD di kabupaten,” jelasnya.
Agnes mengatakan terdapat 31 indikator yang harus diisi dalam sistem tersebut. Data yang diperlukan antara lain jumlah penduduk, jumlah balita, prevalensi stunting, hingga ketersediaan tenaga gizi dan dokter di masing-masing wilayah.
Keterisian data tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemantauan penanganan stunting. Data yang lengkap dan akurat akan memudahkan pemerintah melihat kondisi setiap wilayah sekaligus melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan.
Melalui evaluasi dan pendampingan tersebut, Bapperida Balangan mendorong seluruh perangkat daerah, kecamatan dan puskesmas lebih optimal dalam memenuhi data yang dibutuhkan. Hasil penginputan selanjutnya dapat dipantau pemerintah pusat melalui sistem yang telah disediakan.
Dengan capaian penurunan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah, pembenahan data diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. Data tersebut harus menjadi dasar untuk menentukan intervensi yang lebih tepat sehingga upaya penurunan stunting di Balangan dapat memberikan hasil yang lebih nyata.
