headline9.com – MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat mitigasi bencana dengan meningkatkan literasi kebencanaan untuk menekan risiko korban jiwa dan kerugian material akibat banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tanah longsor.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat menghadiri Sosialisasi Penguatan Literasi Kebencanaan untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Kalimantan Selatan dalam Menghadapi Ancaman Bencana di Aula BKPSDM Kabupaten Banjar, Martapura, Rabu (5/8/2026).
Yudi mengatakan, Kabupaten Banjar termasuk wilayah yang menghadapi sejumlah potensi bencana sehingga pola penanggulangan tidak cukup hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi.
“Literasi kebencanaan merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Bencana memang tidak selalu dapat dihindari, namun dampaknya, terutama risiko korban jiwa maupun kerugian material, dapat ditekan apabila masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Yudi.
Menurutnya, literasi kebencanaan harus diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat perlu memahami jalur evakuasi, mengikuti simulasi, memanfaatkan sistem peringatan dini serta membangun budaya siaga di lingkungan keluarga dan komunitas.
“Literasi kebencanaan bukan sekadar teori, melainkan pemahaman praktis mengenai jalur evakuasi, simulasi mandiri, peringatan dini, serta budaya siaga bencana di lingkungan keluarga dan komunitas,” tegasnya.
Yudi juga mengapresiasi BNPB dan Komisi VIII DPR RI yang telah menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten Banjar.
Ia menegaskan Pemkab Banjar akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, BPBD, pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat melalui berbagai program pengurangan risiko bencana.
Program tersebut antara lain Desa Tangguh Bencana (Destana), pembinaan relawan siaga dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VIII Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Sandi Fitria Noor, mengatakan penguatan sistem penanggulangan bencana menjadi salah satu perhatian Komisi VIII DPR RI.
Menurutnya, peningkatan literasi kebencanaan terus didorong melalui dukungan regulasi, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Sandi juga mendorong BNPB memperkuat peran BPBD sebagai garda terdepan penanggulangan bencana karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Khusus di Kalsel, kita dihadapkan pada ancaman banjir dan karhutla. Karena itu, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana,” katanya.
Ia menilai kesiapsiagaan harus dibangun menjadi budaya agar masyarakat tidak hanya mampu merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga dapat melakukan langkah pencegahan dan mengurangi risiko sejak dini.
“Secara umum kita harus menjadi bangsa yang tangguh dan siap menghadapi setiap ancaman bencana. Inilah semangat yang harus kita tanamkan bersama, bahwa keselamatan bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang matang,” tutupnya.
