headline9.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat sistem pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko pada setiap perangkat daerah. Langkah ini ditekankan dalam Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar Bapperida di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026) pagi.
Workshop dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur. Kegiatan menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto dan Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.
Yudi mengatakan manajemen risiko diperlukan untuk memastikan tujuan, sasaran dan target pembangunan dapat dicapai secara efektif dan terukur. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan menghadapi berbagai potensi risiko, mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya dan kondisi fiskal hingga dinamika ekonomi, bencana serta persoalan sosial.
“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan,” ujar Yudi.
Ia menegaskan perencanaan pembangunan tidak cukup berhenti pada penetapan program, kegiatan dan anggaran. Setiap perangkat daerah harus mampu mengenali risiko, menilai kemungkinan serta dampaknya, kemudian menyiapkan langkah pengendalian dan mitigasi.
“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat maupun Bapperida,” tegasnya.
Yudi meminta register risiko tidak diperlakukan sebatas dokumen administratif. Informasi di dalamnya harus digunakan pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk memastikan pengendalian terhadap risiko berjalan sesuai kebutuhan.
“Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.
Ia berharap hasil workshop segera ditindaklanjuti masing-masing OPD. Bapperida bersama Inspektorat juga diminta melakukan pengawalan dan pendampingan agar manajemen risiko menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Yudi, terdapat dua hasil utama yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi untuk menerapkan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing. Kedua, kepala OPD sebagai pemilik risiko mampu menangani berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
“Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ucapnya.
Yudi menilai sinergi antara Pemkab Banjar, BPKP dan seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting agar manajemen risiko tidak berhenti pada perencanaan, tetapi memberi dampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” tambahnya.
