Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Featured
  4. »
  5. Bupati Banjar Terima LHP Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan.

Bupati Banjar Terima LHP Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

HEADLINE9.COM, MARTAPURA – Bupati Banjar H Khalilurrahman dan Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (16/12/2019).

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah dan disaksikan sejumlah walikota dan bupati se Kalsel.

BPK-RI juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yakni, Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun 2018 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan instansi terkait lainnya di Banjarmasin, Banjarbaru, Jakarta, Tabanan dan Yogyakarta.

BACA JUGA :  Babinsa Martapura Bersihkan Jalan Sekumpul

LHP kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan pada Pemkab Tanah Bumbu. Kinerja Pelyanan Kesehatan pada Pemko Banjarbaru. Kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja derah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemkab Balangan. Selain itu juga LHP kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada Pemko Banjarmasin dan Pemkab Tanah Laut.

Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel Tornanda Syaifullah mengungkapkan  Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan adalah kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester satu 2019 pada Pemkab Banjar.

BACA JUGA :  Ratusan Pekerja Publik dan Lansia Divaksin Tahap Kedua

Tornanda Syaifullah menyebutkan,  ada beberapa hal yang mesti diperbaiki, yakni pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sarana, prasarana, alat kesehatan dalam mendukung penyelenggaran pelayanan kesehatan dasar.

“BPK RI telah memberikan sejumlah rekomendasi yang dituangkan dalam LHP yang diserahkan. Kepala daerah dan instansi terkait dapat mengetahui permasalahan dan rekomendasi signifikan dalam ikhtisar atau ringkasan eksekutif dibagian depan LHP,” katanya.

Penulis M Sairi

Baca Juga