Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjarbaru
  4. »
  5. Dinas PMD Dorong Pertumbuhan Desa Wisata Kalsel

Dinas PMD Dorong Pertumbuhan Desa Wisata Kalsel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit
Kepala Dinas Pemberdayaan Msyarakat dan Desa, Zulkifli,Foto; Ptr

HEADLINE9.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya mendorong percepatan pertumbuhan desa wisata yang keberadaannya masih sangat minim di Kalsel. Tercatat 1.864 desa yang tersebar di 13 Kabupaten dan Kota, namun hanya 4 desa yang disebut desa wisata.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Zulkifli, pada Rabu (16/09) Siang.,”Hanya 4 desa wisata dari 1.864 jumlah desa di kalsel, berarti hanya nol koma nol persen saja dari jumlah desa,” Terangnya.

Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD berupaya mendorong penambahan dan pembentukan desa wisata agar terus tumbuh di Kalsel. Desa wisata turut memberikan dampak kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PAdes), melalui kegiatan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan anggaran tersebut dapat mandiri dalam membangun desa.

BACA JUGA :  Chairil : Peran HMI Untuk Cegah Politik Uang Di Indonesia

“Desa wisata memberikan kontribusi yang bagus pada perekonomian masyarakat desa, kenapa tidak Pemerintah dan DPRD untuk mengintervensi agar mempercepat pertumbuhan desa wisata,” jelas Zulkifli.

Apalagi desa wisata cukup mengandalkan potensi yang ada,yakni keindahan alam yang dikekola dengan baik ditambah sarana dan prasana penunjang yang menarik kunjungan wisata, tidak harus wisatawan tetapi masyarakat lokal pun dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa.

Salah satunya Desa Tiwingan Lama, hanya memiliki panorama alam, namun diringi konservasi lahan, penyediaan penginapan, kemudian produk hasil masyarakat setempat.

BACA JUGA :  Jumat Curhat, Pemkab Balangan dan Kapolres Gelar Silaturahmi dengan Masyarakat Desa Juai

“Diharapkan juga kreativitas masyarakat desa sangat diperlukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan tidak terbatas hanya di sektor pariwisata saja,” Ucapnya.

Sementara itu, penetapan desa wisata yang dikelola BumDes inilah yang ditangani PMD, bukan obyek atau desa wisata yang dikelola kelompok masyarakat.

“Jadi memang harus BumDes yang mengelola desa wisata ini, sekaligus dalam rangka mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Zulkifli menambahkan, beberapa waktu kedepan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalimantan Selatan menargetkan 70 desa untuk diprioritaskan menjadi desa wisata yang mandiri dan berkembang. (HL9/Ptr)

Baca Juga