headline9.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Gawi Sabarataan, Senin (25/5/2026). Pertemuan tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni, para asisten, perwakilan BUMN dan BUMD, instansi vertikal, serta seluruh anggota TPID, TPAKD, dan TP2DD Kota Banjarbaru.
Untuk memperkuat strategi pengembangan ekonomi daerah, HLM menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Kalsel.
Dalam sambutannya, Lisa menegaskan TPID, TP2DD, dan TPAKD merupakan tiga forum strategis yang saling berkaitan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, stabilitas harga, digitalisasi transaksi pemerintah, dan perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan agar mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang modern, sehat, inklusif, dan berdaya saing.
“Ketiga forum ini tentunya saling memiliki keterkaitan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah, melalui stabilitas harga, digitalisasi transaksi pemerintah, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Muaranya sama, yaitu membangun ekosistem ekonomi daerah yang modern, sehat, inklusif, dan berdaya saing,” ujar Lisa.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus memperkuat komitmen, menjaga sinergi, dan meningkatkan kualitas kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan tujuh instruksi strategis yang harus segera diimplementasikan seluruh pemangku kepentingan.
Pertama, memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 Hijriah guna menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat.
Kedua, meningkatkan kualitas pemantauan, pengolahan, dan pelaporan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai persiapan Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi pada 2028.
Ketiga, mengoptimalkan operasi pasar, memperluas kerja sama antar daerah (KAD), dan memperkuat ketahanan pangan daerah untuk menjaga keterjangkauan harga serta ketersediaan bahan pokok.
Keempat, mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) dan SP2D Online di seluruh SKPD.
Kelima, memastikan digitalisasi transaksi daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Keenam, memperluas akses keuangan melalui penguatan literasi dan inklusi keuangan bagi pelajar, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketujuh, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui High Level Meeting tersebut, Lisa berharap forum itu tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan langkah strategis, solusi konkret, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Banjarbaru.
