headline9.com, MARTAPURA – Tugas dari pejabat saat ini semakin meningkat, dimana banyak target visi misi yang harus dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Mengingat tugas strategis yang diemban dalam pemerintahan, maka pengangkatan dan penempatan seseorang patut mendapat perhatian khusus.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyie saat membuka Penilaian Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten tahun 2023, di Aula Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Banjarmasin, Jalan Bhayangkara, Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Selasa, (31/10/2023) siang.
Dikatakan Habib Idrus, dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN, secara khusus mengatur sebuah mekanisme penilaian potensi dan kompetensi berbasis sistem merit. Hal tersebut bertujuan untuk menjaring pegawai yang memiliki kompetensi, integritas, mampu mengelola perbedaan budaya, latar belakang, suku agama serta kepentingan seluruh elemen bangsa.
Maka dari itu lanjut Habib Idrus, untuk menghadapi permasalahan, tantangan serta dinamika globalisasi diperlukan ASN yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi untuk menjalankan perannnya.
Sejalan dengan harapan masyarakat terhadap meningkatnya kualitas dan kinerja birokrasi, maka pegawai atau pemimpin dalam jabatan publik diharapkan mampu memformulasikan kebijakan yang pro masyarakat dan berorientasi pada kemanfaatan hasilnya. Dengan demikian pemerintah dapat memilih dan menempatkan seorang pegawai secara tepat. Sehingga mampu menghasilkan pegawai yang memiliki keunggulan moral, bersih, peduli dan profesional.
“Manfaatkanlah kesempatan ini secara maksimal untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan saudara. Melalui proses ini diharapkan dapat melahirkan aparatur yang berkualitas, berintegritas dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harap Habib Idrus.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar Erny Wahdini mengatakan, kegiatan penilaian kompetensi melalui metode virtual assessment diikuti sebanyak 547 orang dibagi menjadi 6 sesi. 547 orang tersebut terdiri dari pejabat administrator, pengawas dan pejabat pelaksana, yang akan berlangsung selama 4 hari.
“ Mudah mudahan kegiatan ini akan berdampak positif bagi pelaksanaan kinerja kita di Kabupaten Banjar, dan tahap kedua ini mudah mudahan lebih baik dari tahap pertama,” harap Erni.