Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjar
  4. »
  5. BPK RI Lakukan Audit Interim di Kabupaten Banjar untuk Evaluasi…

BPK RI Lakukan Audit Interim di Kabupaten Banjar untuk Evaluasi Laporan Keuangan Tahunan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, MARTAPURA – Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyelenggarakan Entry Meeting Audit Interim untuk mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran 2023. Pertemuan ini dilaksanakan di Mahligai Sultan Adam, lantai pertama, Martapura pada hari Senin, 22 Januari 2024.

Delegasi BPK yang dipimpin oleh Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Muzni Fauzi, disambut oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Inspektur Kabupaten Banjar Riza Dauly, Kepala BPKAD Zulyadaini, Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan Anna Rosida Santi, serta Kepala Dinas Pendidikan Liana Penny.

BACA JUGA :  Banjar Terima Mobil Operasional Dari Bank Kalsel

Muzni Fauzi menjelaskan bahwa pemeriksaan interim bertujuan untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan sebelumnya, mengukur keefektifan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan, dan mengasumsikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pemeriksaan ini bertujuan untuk melakukan pengujian substansial terhadap berbagai aspek keuangan seperti kas, belanja modal, persediaan, belanja hibah, bantuan sosial, aset tetap, serta pendapatan dan piutang, yang akan mendukung proses audit LKPD tahun 2023. Fauzi juga menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, serta akses tak terbatas kepada dokumen yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan.

BACA JUGA :  Bupati Banjar Berbagi ke Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera

Di sisi lain, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyatakan dukungannya terhadap proses audit interim yang dijalankan oleh BPK dan mengajak semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk proaktif dalam menyediakan data dan dokumen yang diperlukan tim auditor. Bansyur berharap agar melalui kerja sama yang baik, kualitas laporan keuangan daerah dapat terus meningkat dan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam waktu dekat dapat kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Juga