Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Banjar
  4. »
  5. Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi Tentang Raperda RPJPD 2025-2045

Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi Tentang Raperda RPJPD 2025-2045

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, MARTAPURA – Rapat paripurna DPRD Banjar dipimpin oleh Ketua HM Rofiqi bersama Wakil Ketua II Ahmad Rizani Anshari dan Wakil Ketua III H Ahmad Zacki Hafizie, yang berlangsung di Ruang Paripurna lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Rabu, 12 Juni 2024.

Agenda utama rapat ini adalah membahas jawaban Bupati Banjar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk tahun 2025-2045 dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.

Sekretaris Daerah HM Hilman, yang mewakili Bupati Banjar, menyampaikan respons terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra mengenai Raperda RPJPD 2025-2045. Hilman menyatakan rasa terima kasih atas dukungan Fraksi Gerindra yang memungkinkan Raperda tersebut untuk bergerak ke tahap pembahasan berikutnya.

BACA JUGA :  Kasus Perceraian Didominasi Faktor Ekonomi

“RPJPD 2025-2045 dirancang dengan prinsip transparansi, responsivitas, akuntabilitas, partisipasi, pengukuran yang tepat, keadilan, kesadaran lingkungan, dan keberlanjutan. Evaluasi dan rekomendasi dari RPJPD sebelumnya telah menjadi dasar dalam mengidentifikasi masalah dan isu strategis daerah,” jelas Hilman.

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah mengadakan Forum Konsultasi Publik pada 7 November 2023 dan Musyawarah Pembangunan RPJPD pada 2 Mei 2024 sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dan transparan. Konsultasi awal untuk rancangan RPJPD Kabupaten Banjar juga telah dilakukan dengan lima provinsi untuk mendapatkan masukan terkait permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, dan sasaran utama, serta untuk menyelaraskan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPN 2025-2045.

BACA JUGA :  DPC PDI Perjuangan Serahkan Berkas Balon DPRD Kabupaten Banjar ke KPU

Sementara itu, tanggapan Bupati terhadap pandangan umum Fraksi Golkar tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023 juga disampaikan oleh Hilman, yang mengapresiasi dukungan Fraksi Golkar atas pencapaian Pendapatan Asli Daerah sesuai target dan pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Hilman berharap kedua Raperda ini akan segera ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, agar proses pembentukan Raperda dapat selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Baca Juga