headline9.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan mulai 15 Juli hingga 30 September 2026. Penetapan status tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya potensi bencana selama musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September mendatang.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Bupati Banjar, Senin (20/7/2026). Apel diikuti aparatur sipil negara (ASN) dengan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar sebagai pelaksana upacara.
Dalam amanatnya, Yudi mengungkapkan sejak Juni hingga pertengahan Juli 2026 telah terjadi 17 kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar dengan luas area terdampak mencapai lebih dari 117 hektare. Selain itu, sebanyak 130 titik panas (hotspot) juga terpantau di sejumlah wilayah.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Selatan, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada September 2026. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020, arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta berbagai regulasi terkait, Pemkab Banjar menetapkan status siaga darurat sekaligus mengaktifkan pos komando dan pos lapangan untuk memperkuat penanganan bencana.
“Hingga saat ini telah terjadi Karhutla di sejumlah lokasi, munculnya titik-titik panas, meningkatnya kebakaran permukiman, serta kekurangan air bersih di beberapa wilayah,” ujar Yudi.
Ia mengatakan, BPBD Kabupaten Banjar bersama seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur masyarakat telah mengaktifkan posko siaga darurat lengkap dengan personel, peralatan, dan langkah-langkah penanganan di lapangan.
“Kolaborasi ini harus dipertahankan, karena bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Sekda juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa agar meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla maupun kekeringan di wilayah masing-masing.
Ia mengimbau seluruh ASN menjadi teladan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara terbuka, mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghemat penggunaan air bersih, menjaga dokumen penting dari risiko bencana, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran.
Selain mengingatkan ancaman Karhutla dan kekeringan, Yudi juga meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program pembangunan mengingat Pemerintah Kabupaten Banjar telah memasuki semester II Tahun Anggaran 2026.
“Sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan secara optimal agar seluruh program dan kegiatan dapat diselesaikan sesuai target,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menerima dividen Tahun Buku 2025 dari PT BPR Martapura Banjar Sejahtera sebesar Rp906.850.852. Selain itu, diserahkan bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting berupa bantuan pembangunan jamban sehat senilai Rp7 juta sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar.
