headline9.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi dan Sinergi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keagamaan dalam Mendukung Tertib Administrasi Kependudukan yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea di Aula Rumah Kaca, Bukit Bintang Park and Resort, Kecamatan Karang Intan, Kamis (16/7/2026).
Mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Sekda Yudi Andrea menegaskan administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program pembangunan lainnya.
“Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan aset penting bagi pemerintah daerah. Karena itu, tertib administrasi kependudukan harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga seluruh pemangku kepentingan,” ujar Yudi.
Ia menjelaskan, sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA), serta lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan setiap peristiwa kependudukan, khususnya perkawinan.
Pencatatan perkawinan secara resmi, lanjutnya, menjadi dasar pembaruan berbagai dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), perubahan status pada KTP elektronik, hingga dokumen administrasi lainnya. Selain memberikan kepastian hukum, hal tersebut juga memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik.
Pada kesempatan itu, Yudi turut mengapresiasi inovasi PAKULIH ANAM yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Kementerian Agama sejak 2023. Melalui inovasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh dokumen administrasi kependudukan secara terpadu setelah melaksanakan perkawinan.
“Keberhasilan PAKULIH ANAM hendaknya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi, sehingga pelayanan publik semakin cepat, mudah, terintegrasi, dan membahagiakan masyarakat,” katanya.
Yudi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Namun, komitmen tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan lembaga keagamaan.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar.
“Saya mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara aktif, menyampaikan berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan solusi yang aplikatif agar kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
