Headline9.com, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar memproyeksikan target pendapatan daerah sebesar Rp1,8 triliun dalam APBD Murni 2027. Target itu disusun di tengah proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang diperkirakan memangkas ruang fiskal Pemkab Banjar.
Berdasarkan rancangan APBD TA 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,8 triliun atau turun sekitar Rp463,81 miliar dibanding target APBD Murni 2026 sebesar Rp2,28 triliun. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik menjadi Rp357,23 miliar, atau bertambah sekitar Rp18,9 miliar (5,59 persen) dari target tahun sebelumnya sebesar Rp338,3 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Irwan Bora, mengatakan pembahasan target pendapatan itu masih terus dimatangkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD TA 2027.
“Kami mendorong agar target PAD 2027 benar-benar optimal dan dapat ditingkatkan,” kata Irwan Bora usai rapat gabungan bersama TAPD di DPRD Kabupaten Banjar, Senin (27/7/2026).
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, kenaikan target PAD sekitar 5 hingga 6 persen masih belum cukup untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah, terutama ketika dana transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan menurun.
“Kami ingin pendapatan meningkat. Memang ada kenaikan sekitar 5 sampai 6 persen, tetapi itu masih akan dibahas lagi agar seluruh potensi PAD benar-benar bisa dioptimalkan,” ujarnya.
Irwan Bora menilai masih terdapat sejumlah sumber pendapatan yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Salah satunya berasal dari pendapatan di sektor parkir serta dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, kinerja PT Baramarta maupun Perumda Pasar Bauntung Batuah belum mampu memberikan peningkatan dividen yang signifikan bagi daerah.
“Kami melihat PT Baramarta dan Perumda Pasar Bauntung Batuah masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Padahal perusahaan daerah semestinya menjadi salah satu penopang PAD. Memang kondisi industri batu bara saat ini juga menjadi tantangan yang memengaruhi kinerja perusahaan,” kata Irwan yang juga Ketua Banggar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, membenarkan target pendapatan daerah dalam APBD Murni 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,8 triliun. Menurut dia, penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Ini sangat berpengaruh terhadap APBD kita karena asumsi dana transfer dari pusat turun,” tegas Yudi.
Meski demikian, Pemkab Banjar tetap berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi PAD. Salah satu langkah yang dinilai paling realistis adalah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, disertai peningkatan kontribusi dividen BUMD.
“Kita juga berupaya agar dividen BUMD meningkat, tetapi skalanya masih terbatas. Karena itu, potensi yang lebih besar tetap berasal dari optimalisasi pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Pembahasan target pendapatan daerah dan PAD tersebut masih akan berlanjut dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Murni TA 2027 hingga DPRD dan Pemkab Banjar mencapai kesepakatan terhadap arah kebijakan anggaran tahun depan.
Reporter: Riswan | Editor: Nasrullah
