headline9.com – MARTAPURA – Sebanyak 74.757 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banjar menjadi salah satu penopang ekonomi daerah dengan menyerap 102.801 tenaga kerja yang tersebar di 20 kecamatan dan 270 desa serta kelurahan.
Besarnya jumlah pelaku usaha tersebut membuat sektor UMKM memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Banjar. Kontribusinya diperkirakan mencapai sekitar 40 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
Perdagangan, kuliner dan industri pengolahan menjadi tiga sektor yang paling dominan. Namun, besarnya jumlah UMKM belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan usaha yang kokoh. Berdasarkan basis data terpadu daerah, sekitar 99,89 persen pelaku UMKM di Kabupaten Banjar masih berada pada kategori usaha mikro.
Kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar pelaku usaha masih berada pada tahap awal pengembangan bisnis dengan kapasitas manajemen, permodalan dan akses pasar yang relatif terbatas.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar Akmad Baihaqi, didampingi Kepala Bidang Usaha Mikro Rudy Mulyadi, menilai tantangan terbesar saat ini bukan sekadar menambah jumlah UMKM.
Menurut Rudy, pemerintah harus memastikan usaha yang sudah ada mampu bertahan dan berkembang.
“Suntikan modal langsung kerap kali tidak membuahkan hasil berkelanjutan apabila kapasitas dasar SDM, tata kelola pembukuan, HPP (harga pokok penjualan) dan legalitas usaha belum dibenahi lebih dulu,” tegasnya.
Persoalan tersebut masih ditemukan pada banyak pelaku usaha mikro.
Sebagian memiliki produk potensial, tetapi belum melakukan pencatatan keuangan secara tertib. Tidak sedikit pula yang masih mencampurkan uang usaha dengan kebutuhan rumah tangga.
Perhitungan biaya produksi juga belum dilakukan secara tepat sehingga pelaku usaha kesulitan menentukan harga jual yang mampu memberikan keuntungan.
Di sisi lain, perubahan pola konsumsi, perkembangan teknologi digital, fluktuasi harga bahan baku dan persaingan produk dari luar daerah menuntut UMKM memiliki kemampuan adaptasi lebih tinggi.
Karena itu, Pemkab Banjar mulai mengubah orientasi pembinaan dari pola bantuan sesaat menuju penguatan kapasitas dan ekosistem usaha.
Targetnya bukan hanya membuat pelaku UMKM tetap bertahan, tetapi mendorong semakin banyak usaha mikro naik kelas, memperluas pasar dan mampu menyerap tenaga kerja.
Dengan puluhan ribu pelaku usaha yang tersebar hingga tingkat desa, penguatan UMKM dipandang sebagai bagian penting dari strategi membangun ekonomi daerah dari bawah.
