HMI Kalsel-Teng Kecam Keras Kenaikan Harga BBM

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, BANJARMASIN – Kebijakan yang diambil pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat reaksi keras dari HMI Kalsel-Teng.

Abdul Halim Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalsel-Teng mengungkapkan menolak keras kenaikan BBM bersubsidi.

“Kami akan melaksanakan aksi turun ke jalan beberapa hari kedepan. Kenaikan BBM bersubsidi sangat memberatkan masyarakat kurang mampu, kenaikan BBM bersubsidi pasti akan mempengaruhi harga bahan pokok dan lain-lainnya,” ujarnya menjelaskan.

Dalih pemerintah adalah beban anggaran negara kian berat di tengah lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP seiring kenaikan harga minyak mentah di pasar global.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan tak akan mengubah harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan harganya Rp7.650 per liter. Kemudian muncul wacana kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Dengan harapan beban subsidi tidak makin membengkak.

Wacana ini muncul setelah upaya membatasi penjualan BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina mendapat respon negatif dari masyarakat lantaran merepotkan.

BACA JUGA :  Cerita Korban Selamat dari Reruntuhan, Tiga Jam Bertahan Mencari Celah Keluar.

“Ternyata tepat sabtu 3 September 2022, pemerintah mengumumkan BBM,” lanjutnya.

Roy prayoga selaku Kabid PTKP Badko HMI Kalsel-Teng juga mengungkapkan kekecewaannya atasvkebijakan yang sudah diambil pemerintah dengan menaikkan harga BBM. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat memberatkan bagi masyarakat, karena kenaikan BBM ini akan berimbas pada beberapa sektor.

kenaikkan harga BBM mencuat setelah pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi 2023 lebih rendah sekitar 33% dari tahun ini.

Sayangnya disisi lain pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga surat utang yang lebih besar dengan asumsi ada kenaikan suku bunga global sehingga ongkos utang tahun depan lebih besar. Bahkan sebelumnya membuka wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil.

Kebijakan ini kontras dengan narasi mengurangi beban APBN. Sebab kenaikan gaji pegawai tentu juga jadi beban APBN, dengan pekerjaan yang sama, tidak ada perbaikan kinerja, tapi penghasilan yang bertambah besar.

BACA JUGA :  Tarif Khusus Pajak Penghasilan UMKM Hanya 0,5 Persen

Kiranya pemerintah lebih arif, kalau harga BBM harus naik, pastikan tidak tinggi atau bertahap seperti kenaikan harga mi instan. Daya beli masyarakat harus diperhatikan.

“Kenaikan pada Bahan Bakar bersubsidi ini akan mengganggu kestabilan ekonomi diseluruh indonesia, apabila pemerintah tidak ada solusi dalam kebutuhan masyarakat maka perintahan gagal dalam melaksanakan tugas ada di Pancasila, sila ke 5, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi Politik & Pemerintah Daerah Badko HMI Kalsel-teng Chairil Ripani.

Jika pemerintah tidak melakukan evaluasi, maka Badko HMI Kalsel-Teng akan melaksanakan aksi turun kejalan, untuk menyampaikan keresahan rakyat, sampai menang. *

Baca Juga

%d blogger menyukai ini: