HEADLINE9.COM, MARTAPURA-Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) saat ini peras pemadam swasta masih menjadi terdepan, hampir disetiap pemadaman karhutla, barisan pemadam swasta tak pernah absen.
Namun relawan bencana kebarakan itu belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Banjar.
“Saat ini laporan dari warga tentang karhutla banyak masuk ke BPK Swasta, karena saat mereka melaporkan ke BPBD melalui lokalan orari, kurang respon. Jadi BPK swasta yang banyak bergerak memadamkan karhutla ini,” Ujar Perwakilan Buser Ahmad Syarif pada Selasa (16/07)
Dikatakan Syarif, harusnya disetiap posko yang di dirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setidaknya ada satu yang memonitor di saluran 141690 itu.
“Perhatian BPBD terhadap BPK Swasta ini belum ada, harapannya sih ada perhatian, karena selama ini BPK Swasta sangat aktf dalam menanggulangi bencana kebakaran,” ucapnya.
Sementara Mitra dari BPBD Kabupaten Banjar, Komisi IV saat dimintai komentar, H Gusti Abdurrahman mengatakan, hendaknya ada koordinasi dari ketua Buser dengan pihak pemerintah, karena sifatnya hibah dan tidak bisa diberi bantuan.
“Karena kalau kita melihat dampak musim kemarau kadang-kadang dalam sehari terjadi lebih dari sekali terjadi kebakaran, ini memerlukan orang yang sukarelawan membantu dalam penanganan kebakaran itu, saat ini barisan pemadam selalu aktif dalam hal itu. Tentunya mereka ini yang patut diperhatikan oleh kepala daerah, bukan hanya peralatannya, tapi juga kesejahteraannya,” Ujar Ketua Komisi IV H Gusti Abdurrahman.
Selain itu pria yang akrab disapa Antung Aman itu juga menuturkan, mitra kerjanya inikan komisi IV, mereka bisa menyampaikan keluahannya ke komisi IV.
“Nnati keluhan mereka akan kita sampaikan ke dinas terkait, dan kita juga mengapresiasi kinerja dari kawan-kawan BPK Swasta ini,” tutupnya.
Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Irwan Kumar mengatakan, memang perhatian pemerintah daerah melalui BPBD selama ini hanya menjalin kerjasama saja, karena ini menayngkut bencana alam yang tidak disengaja.
“Ya, mau tidak mau kita mengharapkan partisipasi masyarakat, baik dari BPK yang portable, memang bantuan untuk mereka belum bisa kita berikan, karena terbatas dengan pagu anggaran. Apalagi saat ini kita menjelang pilkada pada tahun depan. Mudah-mudahan kedpeannya PAD kita cukup untuk menganggarkan untuk membantu mereka,” ungkapnya.
