headline9.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menggelar pertemuan dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di Banjarbaru, Selasa (2/6/2026). Pertemuan tersebut membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) serta penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kalsel itu turut dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Noor Yaumil, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Iwan Fitriady, Wakapolda Kalsel, Irwasda, Karo Ops, Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Wadir Polair, Kasubdit Ekonomi Ditintelkam, serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang dipimpin Executive General Manager Isfahani dan Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Kalsel Bondan Tri Wibowo.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab antrean dan kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Di antaranya dugaan penimbunan BBM oleh oknum tertentu serta indikasi praktik premanisme dalam proses distribusi hingga lingkungan depo.
Secara perhitungan, kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Kalimantan Selatan dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengawasannya agar penyaluran benar-benar tepat sasaran.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menjelaskan bahwa pembelian BBM subsidi, khususnya solar, telah menggunakan sistem QR Code sebagai instrumen pengendalian.
Menurutnya, sistem tersebut telah membatasi volume pembelian sesuai data kendaraan yang terdaftar. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada proses verifikasi yang dilakukan petugas SPBU saat transaksi berlangsung.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait pengawasan penggunaan QR Code dan kepatuhan pengguna terhadap ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur H. Muhidin meminta Pertamina memperkuat sistem pengendalian penggunaan QR Code, termasuk mengkaji integrasi data kendaraan melalui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
Gubernur juga meminta Pertamina menjelaskan secara rinci mekanisme pengawasan barcode atau QR Code serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengaturan distribusi BBM dari depo secara lebih terencana dan terkoordinasi agar pasokan ke SPBU berjalan merata sehingga antrean panjang dapat diminimalkan.
Muhidin juga mendorong penguatan sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU dalam mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa dugaan penyebab kelangkaan dan antrean BBM akan ditelusuri lebih lanjut meski secara kuota pasokan dinilai mencukupi. Pengawasan terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi juga akan diperketat melalui koordinasi lintas instansi.
Pertamina turut diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem QR Code agar pengendalian distribusi semakin efektif, sekaligus menyusun pola distribusi BBM yang lebih terencana guna menjamin ketersediaan pasokan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan menjadi tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di daerah.
