HEADLINE9, MARTAPURA – Memasuki bulan ke-9 tahun 2018, Kabupaten Banjar tetap terkendala memiliki Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK). Padahal, Banjar sangat layak memiliki sebuah institusi pencegahan narkoba tersebut, ditilik dari sisi penilaian atau skor pun Banjar lebih dari layak ditambah besarnya temuan penyalahgunaan narkoba.
“Melihat dari gambaran skor yang di dapat oleh Kabupaten Banjar untuk terbentuknya BNNK, sebenarnya sudah lebih dari penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), “ kata Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansyur kemarin (6/9) siang menyikapi hasil dialog bersama seluruh anggota Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (TP4GN) Kabupaten Banjar, di Aula Kesbangpol Banjar pada Rabu 5 September 2018 tadi.
Kelayakan itu bukan jaminan Banjar mulus memiliki BNNK sendiri, pasalnya ada moratorium dari Kementerian PAN RB sendiri yang justru meminta kepada daerah untuk menunda membentuk BNNK seluruh Indonesia. Belum diketahui kapan kepastian moratorium itu dicabut atau diakhiri, hadirnya sebuah lembaga itu sangat penting untuk Kabupaten Banjar yang selama ini menjadi daerah penyangga serta paling banyak tanahnya berbatasan dengan Kabupaten/kota se-Kalsel.
Sementara, tiap koordinasi tetap memaksimalkan tim TP4GN yang unsur di dalamnya sangat komplet mulai dari penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat. Tim tersebut ujar Saidi wadah pas merumuskan semua bentuk temuan atau kendala dalam pemberantasan narkoba.
Kapolres Banjar AKBP Takdir Matanette melalui Kasat Narkoba Iptu Akhmad Jarkasi menyampaikan, sejak bulan Juli hingga Agustus telah melaksanakan Operasi Antik dan mendapat peringkat satu dalam pengungkapan kasus narkoba. Tangkapan itu prestasi namun sejatinya menjadi pukulan untuk Kabupaten Banjar, tentu saja menjadi gambaran betapa maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Banjar.(MAS/HL9-02)
