Search
Close this search box.
  1. Home
  2. »
  3. Tanah Bumbu
  4. »
  5. Bupati Sampaikan Hal Prioritas Dalam Tiga Raperda 

Bupati Sampaikan Hal Prioritas Dalam Tiga Raperda 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print
Reddit

Headline9.com, BATULICIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar rapat paripurna tentang penyampaian 3 buah Raperda diantara Raperda tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik, Raperda tentang Keolahragaan serta Raperda Tentang Pembentukan Kecamatan Pangeran dan Kecamatan Satui Barat.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanbu Syayid  Cholil Ismail, Senin (6/5/2024) yang di hadiri Bupati Tanbu melalui Asisten Bidang Pemerintahan H. Eka Safrudin serta dihadiri sejumlah pejabat jajaran Pemkab Tanbu dan perwakilan Forkopimda setempat.

Dalam kesempatan itu Eka Safrudin menguraikan hal prioritas di tiga Raperda tersebut yakni, Raperda tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik, dimana 

Partai Politik merupakan kedaulatan rakyat dan juga aset Negara, serta merupakan wadah guna menampung aspirasi rakyat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Untuk itu lanjutnya, guna mendukung kehidupan berdemokrasi, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Parpol yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan kesadaran berpolitik masyarkat, serta untuk membantu kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik.

BACA JUGA :  Lepas Kontingen Paralympic, Pentas Seni Digelar

Selanjutnya, bantuan yang diberikan melalui APBD ini diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Atas bantuan keuangan yang diberikan, Parpol wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD dan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” ujarnya.

Meski itu, penyelenggaraan bantuan Keuangan Partai Politik ini sangat penting dilakukan, untuk memberikan pemahaman kepada Partai Politik tentang regulasi dan tata cara pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah.

Sambung pada Raperda tentang Keolahragaan, ini memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah dan sosial untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanbu Maju, Adil, Makmur, Sejahtera dan Demokratis. 

Menurutnya, penyelenggaraan Keolahragaan ini dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah dengan tujuan meningkatkan kualitas manusia dan membina serta memperkuat persatuan dan kesatuaan melalui pembinaan olahraga.

Selain itu juga dalam rangka menjamin penyelenggaraan keolahragaan yang mudah diakses, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, memberikan apresiasi terhadap prestasi keolahrgaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanbu.

BACA JUGA :  Pertemuan Rutin GOW Tambu di Momen HUT Kemerdekaan 

“Untuk itu, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya untuk melaksanakan manajemen keolahragaan secara terpadu, sistematis, berkelanjutan dan bertanggungjawab,” paparnya.

Kemudian, Raperda Tentang Pembentukan Kecamatan Pangeran dan Kecamatan Satui Barat

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Untuk mempermudah pelayanan administrative, memperpendek birokrasi, pemerataan pembangunan, memudahkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi bagi masyarakat dengan pemerintah kecamatan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan potensi wilayah, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk kecamatan-kecamatan baru.

“Saya berharap agar Raperda ini dapat disetujui, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang  Pemerintahahn, Pembangunan, Kemasyarakatan dan memperpendek rentang kendali  pemerintahan, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga nantinya dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (MHL)

Baca Juga